Perempuan Di Lumbung Kemiskinan

Oleh: Dedi Purwana

Sungguh beruntung perempuan di negeri ini. Emansipasi kaum hawa jauh lebih baik dibanding negara lain. Negara berperekonomian maju seperti Jepang, China bahkan Amerika sekalipun belum pernah memiliki presiden wanita, sementara Indonesia sudah. Sejak era reformasi tidak sedikit perempuan menduduki posisi di kabinet. Bahkan di republik ini urusan perempuan ditangani kementerian khusus. Namun di akar rumput, apakah kondisi kaum hawa di bumi pertiwi ini lebih baik?

Foto oleh Ihsan Aditya dari Pexels

Potret kondisi perempuan yang terperangkap dalam lumbung kemiskinan tentu memprihatinkan. Jauh berbeda dibandingkan dengan perempuan sosialita. Ibarat langit dan bumi. Kaum sosialita dengan mudahnya mengeluarkan uang hanya untuk membeli sebuah tas bermerek seharga 750 jutaan. Sebaliknya bagi perempuan dalam jeratan kemiskinan, jangankan memiliki tas dengan harga selangit, melihatnya saja belum pernah. Untuk dapat membeli 1 liter beras saja, mereka harus bekerja memecah batu seharian dengan upah ala kadarnya. Sungguh ironis di negara dengan semboyan “gemah ripah loh jinawi”, kemiskinan masih merajalela.

Perempuan merupakan kelompok rentan kemiskinan. Hak akses pendidikan belum sepenuhnya dinikmati kaum perempuan. Ini dibuktikan dengan masih tingginya angka tuna aksara di kalangan perempuan. Dari 5,9 juta orang tuna aksara (3,7%), sebanyak 4,1 juta adalah perempuan. Bisa dibayangkan bila literasi dasar saja rendah, maka akses terhadap informasi pun terbatas. Padahal kemampuan untuk mendayagunakan informasi yang diperolehnya dapat menunjang  aktivitas keseharian. Oleh karenanya, pendidikan berperan penting mengangkat taraf hidup kaum hawa dan terhindar dari belenggu kemiskinan.

Senada dengan akses pendidikan, dalam bidang kesehatan pun setali tiga uang. Kaum hawa yang terperangkap jerat kemiskinan akan sulit mendapat layanan kesehatan dasar. Tingginya angka kematian ibu dan anak cermin dari sulitnya akses kesehatan bagi mereka. Gizi buruk juga menghantui kelompok marginal ini. Minimnya pengetahuan menyebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap asupan gizi yang baik bagi anak.

Pendidikan rendah tentu menyulitkan mereka mengakses sumberdaya ekonomi. Dogma perempuan harus di dapur memperparah persoalan. Hambatan akses terhadap permodalan menutup peluang potensi kewirausahaan yang dimiliki. Ketidakmandirian ekonomi akan menyulitkan kaum ibu ketika ditinggal suami. Kalaupun mereka bisa memperoleh pekerjaan, dengan ketrampilan yang rendah dapat dipastikan upah yang diterima seadanya. Lebih parahnya mereka terjebak dalam perangkap human trafficking.

Kemandirian Ekonomi

Sudah saatnya perempuan bangkit memperjuangkan kemandirian ekonomi. Namun ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seyogianya langkah-langkah berikut dapat diwujudkan.

Pertama, perlidungan hukum atas ketidakadilan hak perempuan. Penegakan hukum secara tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga misalnya, merupakan wujud perlindungan atas hak perempuan. Berbagai regulasi pro gender telah diterbitkan.  Hanya saja pada tataran implementasi peraturan masih rendah. Sudah saatnya mengurangi program-program pelatihan dan seminar pemberdayaan perempuan, bila hal itu dilakukan hanya untuk kepentingan pencitraan dan penyerapan anggaran. Yang diperlukan adalah aksi nyata mengurangi disparitas gender melalui berbagai program berpihak perempuan marginal.

Kedua, peningkatan akses layanan pendidikan. Tanamkan kesadaran bahwa pendidikan mampu mensejahterakan kehidupan mereka. Dari perempuan berpendidikan akan melahirkan generasi cerdas. Pola asuh anak tentu akan lebih baik seiring meningkatnya penguasaan berbagai informasi. Keterlibatan aktif pranata pendidikan formal dan nonformal sangat dibutuhkan. SDM ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Menurut kajian Bank Dunia dan UNESCO, pendidikan jadi penggerak utama pendapatan per kapita dan kesehatan.

Ketiga, kesetaraan akses sumberdaya ekonomi. Perempuan diharapkan dapat menopang pendapatan rumah tangga. Pendidikan kewirausahaan dan literasi keuangan penting diajarkan kepada mereka. Selain itu, pogram penguatan life skill juga diperlukan bagi kaum hawa. Kita patut belajar dari Mohammad Yunus, peraih nobel dari Bangladesh dengan konsep Grameen Banknya. Perempuan marginal di pedesaan terberdayakan produktivitasnya melalui pinjaman tanpa anggunan dari bank tersebut. Persyaratan administrasi juga dibuat semudah mungkin. Kredit Usaha Rakyat (KUR) semestinya disalurkan meniru model tersebut.

Keempat, asuransi kesehatan sosial harus tepat sasaran. Askesos semestinya diprioritaskan pada kelompok marginal. Kelompok ini mengalami hambatan dalam memperoleh layanan dasar kesehatan. Ketidakberdayaan ekonomi membuat kelompok ini tidak sanggup membayar asuransi kesehatan secara mandiri. Oleh karenanya, Pemerintah harus menanggung biaya askes mereka.  

Kelima, optimalisasi dana desa. Tidak dapat dipungkiri, kantong kemiskinan berada di pedesaan. Meski dalam APBN 2016 alokasi dana desa tidak sebesar nilai sesuai amanat UU Desa, namun prioritas program mesti diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Infrastaruktur desa seyogianya dibangun untuk melancarkan aktifitas perekonomian. Manakala perekonomian desa bergerak, lapangan kerja akan tersedia. Ini tentu mampu menghambat laju urbanisasi. Dengan demikian, dana desa diharapkan dapat mengangkat kemandirian ekonomi warga desa.

Pada akhirnya, tugas kita bersama mengeluarkan perempuan dari perangkap kemiskinan. Meski tugas ini tidaklah mudah, namun masih ada asa bahwa kue pertumbuhan ekonomi bangsa ini dapat dinikmati secara adil dan merata. Semoga lumbung kemiskinan terhapus di negara kaya sumberdaya alam ini.